Anda Ingin Mendapatkan Pembiayaan Rumah BPJS Ketenagakerjaan? Lihat Persyaratan dan Caranya!

Untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan, ada layanan pembiayaan rumah yang tersedia. Beberapa jenis fasilitas ini terdiri dari pinjaman uang muka perumahan (PUMP), kredit kepemilikan rumah (KPR), dan pinjaman renovasi perumahan (PRP) khusus untuk rumah tapak dan rumah susun. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta Program Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk berbagai fasilitas yang ditawarkan.

Regulasi Fasilitas yang Diberikan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Permenaker No. 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT) menetapkan dasar hukum untuk pemberian fasilitas ini. Permenaker tersebut menyatakan bahwa MLT dan manfaat lain sebagaimana dimaksud berasal dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, bank penyalur yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pembiayaan. Penyalur ini dapat berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) atau Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA).

Standar untuk KPR, PUMP, dan PRP

Jika Anda ingin mendapatkan fasilitas KPR, PUMP, dan PRP dari BPJS Ketenagakerjaan, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan umum berikut:

1. Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal satu tahun.

2. Perusahaan yang melakukan administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran dengan baik

3. Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta (khusus untuk KPR dan PUMP).

4. Pembayaran iuran dilakukan oleh peserta aktif

5. Telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai persyaratan yang diperlukan untuk berpartisipasi.

6. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dari bank penyalur dan Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Syarat untuk KPR

Jika Anda ingin mendapatkan fasilitas KPR dari BPJS Ketenagakerjaan, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu:

1. Suami atau istri hanya dapat mengajukan manfaat KPR jika keduanya adalah peserta.

2. Peserta hanya dapat mengajukan manfaat KPR sekali selama menjadi peserta.

3. Maksimal KPR yang dapat diberikan kepada peserta adalah Rp 500 juta.

4. Sepanjang memenuhi persyaratan, peserta melalui bank penyalur dapat mengajukan pengalihan KPR umum atau komersial menjadi KPR MLT kepada BPJS Ketenagakerjaan.

5. Perjanjian kerja sama antara bank penyalur dan BPJS Ketenagakerjaan menetapkan ukuran KPR dan pengalihan KPR.

Persyaratan untuk mendapatkan PUMP

Selain itu, ada persyaratan khusus untuk mendapatkan fasilitas PUMP dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Suami atau istri hanya dapat mengajukan manfaat PUMP jika keduanya berpartisipasi.

2. Peserta hanya dapat mengajukan manfaat PUMP sekali selama menjadi peserta.

3. Maksimal PUMP sebesar Rp 150 juta diberikan kepada peserta melalui perjanjian kerja sama antara bank penyalur dan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Besaran PUMP diberikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perbankan.

Persyaratan untuk mendapatkan PRP

Persyaratan khusus untuk mendapatkan fasilitas PRP dari BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Suami atau istri hanya dapat mengajukan manfaat PRP jika keduanya adalah peserta.

2. Peserta hanya dapat mengajukan manfaat PRP sekali selama menjadi peserta.

3. Maksimal PRP yang dapat diberikan kepada peserta adalah Rp 200 juta.

4. Perjanjian kerja sama antara bank penyalur dan BPJS Ketenagakerjaan mengatur besaran PRP.

Metode untuk mendapatkan KPR, PUMP, dan PRP

Untuk mendapatkan fasilitas KPR, PUMP, dan PRP dari BPJS Ketenagakerjaan, Anda harus:

1. Pertama, peserta mengajukan salah satu jenis pembiyaan rumah yang disebutkan di atas kepada bank penyalur.

2. Selanjutnya, permohonan harus dilengkapi dengan semua persyaratan yang ditetapkan oleh bank penyalur dan harus disertai dengan kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Selanjutnya, bank penyalur melakukan verifikasi kelayakan kredit permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selanjutnya, bank penyalur meminta persetujuan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan subsidi bunga jika dalam verifikasi telah memenuhi persyaratan.

Selain itu, suku bunga yang dikenakan kepada peserta untuk PUMP, KPR, dan PRP tidak boleh melebihi 5% dari tingkat suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 hari (BI 7 Day Reverse Repo Rate). Selain itu, suku bunga penempatan deposito untuk mendukung penyaluran PUMP, KPR, dan PRP tidak boleh melebihi 2% dari tingkat suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 hari.

6. Terakhir, BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan persetujuan kepada Bank Penyalur untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *