Untuk Sertifikasi Tanah Elektronik, Ini Empat Hal yang Harus Anda Pahami

Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), baru-baru ini telah menetapkan untuk menerapkan sertifikat tanah elektronik mulai tahun ini. Menurut Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, pemberlakuan sertifikat elektronik memiliki dasar, yaitu Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN. Berikut adalah beberapa fakta dan hal penting tentang program sertifikat tanah elektronik yang sudah dimulai secara bertahap di kantor pertanahan yang siap dan mudah diawasi seperti Surabaya dan Jakarta.

1. Mendaftar

Fakta pertama yang harus Anda pahami tentang sertifikat tanah elektronik ini adalah bagaimana ia didaftarkan. Untuk mendapatkan sertifikat tanah elektronik ini, Anda harus terlebih dahulu mendaftar. Untuk pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data, Anda dapat melakukan pendaftaran ini secara offline atau online. Untuk saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang mengerjakan cara melakukan pendaftaran tanah secara online atau secara elektronik. Pada akhirnya, pendaftaran tanah secara elektronik akan dilakukan secara bertahap.

Yulia menyatakan bahwa pendaftaran tanah secara elektronik akan secara bertahap diberlakukan dan diawasi oleh menteri.

Dalam proses pendaftaran sertifikat tanah secara elektronik, data, informasi, dan/atau dokumen elektronik akan digunakan. Tidak ada biaya yang dibebankan dalam proses ini; pendaftar hanya perlu membayar biaya PNBP.

2. Data

Anda harus memahami data saat ini juga. Data yang termasuk dalam sertifikat tanah elektronik ini termasuk data fisik, pemegang hak, dan yuridis bidang tanah yang asli dan dapat diandalkan. Data akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik setelah itu. Kementerian ATR/BPN menjamin keamanan data sertifikat ini. Ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pendaftaran dilakukan dengan cara yang dapat diandalkan, aman, dan bertanggung jawab.

Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data adalah beberapa tahap yang dilakukan dalam proses pendaftaran sistem elektronik. Selain itu, perlu diingat bahwa sertifikat elektronik hanya dapat digunakan jika kondisinya siap untuk digunakan dengan sistem elektronik, yang ditunjukkan oleh keabsahan sisi spasialnya dan tekstualnya. Sertifikat elektronik yang tidak memenuhi kriteria ini harus diukur ulang sebelum dapat digunakan untuk pemetaan.

3. Tanda Tangan Elektronik (EID)

Tanda tangan elektronik adalah hal berikutnya yang perlu diperhatikan tentang sertifikat tanah elektronik. Pasal 4 Nomor 4 Peraturan Menteri (Permen) Agrariia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik mengatur pembubuhan tanda tangan digital yang diperlukan untuk sertifikat elektronik ini:

“Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, tanda tangan elektronik ini sangat praktis, aman, dan tidak dapat dipalsukan karena telah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Tarik Sertifikat Kertas

Terakhir, perlu diingat bahwa sertifikasi tanah elektronik mengganti sertifikat kertas yang ditarik. Tujuan dari sertifikasi tanah elektronik adalah untuk mengganti sertifikat tanah lama dalam bentuk kertas. Instansi yang berhubungan harus memverifikasi sertifikat tanah sebelumnya, termasuk data, ukuran, dan informasi lainnya. Setelah divalidasi, sertifikat tanah dapat diganti dengan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *